BEIJING, Wawasannews.com – Pemerintah China menyatakan tetap menjalin komunikasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait rencana kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Beijing untuk bertemu Presiden China Xi Jinping, meskipun agenda tersebut kemungkinan mengalami penundaan.
Di kutip dari antaranews, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan kedua negara masih terus berkoordinasi mengenai rencana kunjungan tersebut, termasuk terkait penentuan waktu pelaksanaannya.
“China dan Amerika Serikat tetap menjalin komunikasi terkait kunjungan Presiden Trump ke China,” ujar Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (18/3/2026).
Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan rencana kunjungannya ke Beijing yang semula dijadwalkan pada 31 Maret hingga 2 April 2026 kemungkinan ditunda sekitar satu bulan. Penundaan tersebut disebut berkaitan dengan situasi konflik yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Trump menyampaikan bahwa dirinya ingin tetap berada di Amerika Serikat selama operasi militer yang disebut “Epic Fury” masih berlangsung.
“Kami sedang mengupayakannya sekarang. Saya sangat ingin pergi ke China, tetapi karena perang ini saya ingin berada di sini. Saya harus berada di sini,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval.
Meski demikian, Lin Jian menegaskan bahwa penundaan kunjungan tersebut tidak berkaitan dengan isu ketegangan di kawasan Selat Hormuz, sebagaimana sempat diberitakan oleh sejumlah media internasional.
Menurutnya, pihak Amerika Serikat juga telah memberikan klarifikasi bahwa laporan yang mengaitkan penundaan kunjungan dengan isu tersebut adalah tidak benar.
“Pihak AS telah menyatakan bahwa laporan media tersebut sepenuhnya tidak benar dan kunjungan itu tidak terkait dengan isu Selat Hormuz,” jelas Lin Jian.
Namun demikian, pihak China belum dapat memastikan jadwal baru kunjungan Trump ke Beijing apabila penundaan tersebut benar-benar terjadi.
Sementara itu, komunikasi antara kedua negara tetap berlangsung di berbagai forum, termasuk dalam pertemuan tingkat tinggi pejabat ekonomi AS-China yang digelar di Paris pada 15–16 Maret 2026.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, yang membahas berbagai isu ekonomi dan perdagangan, termasuk kebijakan tarif baru yang tengah disiapkan oleh pemerintahan Trump.
Langkah tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung AS pada Februari lalu yang menyatakan bahwa Presiden Trump tidak dapat menggunakan undang-undang darurat era 1970-an untuk memberlakukan tarif besar tanpa persetujuan Kongres.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah AS membuka penyelidikan berdasarkan Section 301 dari Trade Act 1974 terhadap China dan beberapa negara lain terkait dugaan praktik kelebihan kapasitas industri serta isu kerja paksa.
Sejak tahun lalu, kedua negara telah melakukan sejumlah putaran negosiasi perdagangan di berbagai kota seperti Jenewa, Stockholm, dan Kuala Lumpur.
Rangkaian perundingan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas hubungan ekonomi kedua negara sekaligus mempersiapkan pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping yang direncanakan berlangsung pada akhir Oktober mendatang di Korea Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara sebelumnya juga menyepakati komitmen untuk menghindari terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China selama satu tahun. (Red)
