KENDAL, Wawasannews.com – Ancaman banjir kembali membayangi wilayah Kendal menyusul longsornya tanggul Kali Bodri yang kondisinya semakin mendekati permukiman warga. Situasi ini menjadi perhatian di tengah intensitas hujan yang masih tinggi.
Peristiwa jebolnya tanggul Kali Bodri sebelumnya menyebabkan banjir yang merendam permukiman warga di Kendal. Kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat, terutama saat intensitas hujan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jawa Tengah menyiapkan langkah penanganan darurat. Upaya ini dilakukan untuk mencegah kerusakan tanggul semakin parah dan menghindari potensi banjir susulan.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kendal, Agus Dwi Lestari, menyampaikan bahwa Pemkab Kendal telah menggelar rapat koordinasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) serta DPUPR Jawa Tengah. Rapat tersebut membahas penanganan tanggul-tanggul sungai yang masuk kategori kritis.
“Sudah ada kesepakatan pembagian penanganan sesuai kewenangan dan tingkat kedaruratan,” kata Agus Dwi Lestari saat mendampingi Bupati Kendal meninjau Pos Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Perum RSS Kendal, Jumat (23/1/2026).
Ia menjelaskan, secara kewenangan pengelolaan sungai berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, karena kondisi bersifat darurat, disepakati pembagian tugas agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
“Pemkab Kendal akan menangani Kali Waridin. Sementara tanggul Kali Bodri yang kondisinya kritis ditangani oleh DPUPR Jawa Tengah,” jelasnya.
Untuk Kali Waridin, Pemkab Kendal akan membangun empat portal air baru guna mengendalikan debit air. Selain itu, Pemkab juga merencanakan peninggian jembatan penghubung Desa Kebonadem, Kecamatan Brangsong, dan Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu.
Sementara itu, DPUPR Jawa Tengah akan melakukan penanganan darurat pada tanggul Kali Bodri. Adapun tanggul Kali Kuto yang juga berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan anggaran besar, Pemkab Kendal akan segera mengajukan usulan penanganan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (Red)
