KENDAL, Wawasannews – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian DPRD. Selain mendorong program pembangunan prioritas, pemerintah daerah diminta memastikan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan mencegah potensi kebocoran penerimaan.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD 2027, Selasa (3/11/2026).
Mahfud mengatakan, sejumlah fraksi memberikan perhatian terhadap potensi pendapatan daerah, termasuk kemungkinan kebocoran penerimaan yang perlu dicermati pemerintah kabupaten.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan harus berjalan beriringan dengan ketepatan alokasi belanja. Anggaran daerah perlu diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
“Belanja daerah juga harus diarahkan pada program yang benar-benar menjadi prioritas dan dibutuhkan masyarakat,” kata Mahfud.
Ia mengakui, sebagian masukan fraksi masih bersifat umum sehingga perlu diperdalam dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Selanjutnya, Badan Anggaran DPRD Kendal akan membahas rancangan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyelaraskan berbagai usulan dan prioritas pembangunan.
Mahfud berharap pembahasan tersebut menghasilkan kesepahaman sebelum batas akhir pembahasan APBD pada 30 November 2026.
Ia juga mengingatkan agar penyusunan anggaran tidak semata-mata mengacu pada prioritas pemerintah pusat, provinsi, maupun program kepala daerah.
Aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD melalui kegiatan reses juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan program pembangunan.
“Harapannya, sampai batas akhir pada 30 November nanti sudah ada kesepahaman, terutama mengenai program-program prioritas,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi, memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun arah pembangunan 2027.
Salah satu fokusnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor industri dan infrastruktur. Pemerintah daerah juga menyiapkan pengembangan investasi, sentra industri, serta kawasan peruntukan industri yang memperhatikan aspek lingkungan.
Benny menjelaskan, penguatan ekonomi turut diarahkan melalui hilirisasi dan modernisasi sektor pertanian serta peternakan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal menjadi salah satu dari delapan isu strategis pembangunan daerah. Persoalan lainnya mencakup kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, kesenjangan kompetensi tenaga kerja, hingga pemerataan infrastruktur.
Untuk memperkuat konektivitas wilayah, Pemkab Kendal berencana meningkatkan akses jalan dan transportasi massal. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menunjang pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan pariwisata.
Di bidang ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi pencari kerja akan disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Langkah tersebut dibarengi pemerataan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, penguatan literasi, dan peningkatan peran pemuda.
Pemerintah daerah juga menyiapkan program pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat desa, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan ketahanan pangan.
Selain itu, peningkatan jumlah desa berstatus mandiri menjadi salah satu sasaran pembangunan.
Pada sektor lingkungan dan permukiman, Pemkab Kendal mengarahkan program pengelolaan sampah menuju zero waste, pengembangan ekonomi sirkular, penyediaan air minum dan sanitasi aman, serta penanganan kawasan kumuh.
Penyediaan rumah layak huni, penanganan bencana, dan pemeliharaan kondusivitas wilayah juga masuk dalam agenda pembangunan tahun depan.
Benny berharap pandangan dan masukan fraksi-fraksi DPRD dapat menyempurnakan rancangan APBD 2027 sehingga program yang disusun lebih terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, masukan legislatif menjadi bagian penting dalam menyempurnakan arah kebijakan anggaran daerah sebelum ditetapkan.
