JAKARTA, Wawasannews.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat dukungan permodalan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kampung Atuka, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, salah satunya melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Di kutip dari antaranews.com, Menkop dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa keberlanjutan bisnis koperasi desa tidak akan lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kementerian Koperasi melalui LPDB juga siap memberikan pendampingan manajemen serta akses pembiayaan dan permodalan.
Selain itu, Menkop turut mendorong pembangunan pusat distribusi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta percepatan perizinan stasiun pengisian bahan bakar solar khusus nelayan di wilayah pesisir Papua Tengah.
“Koperasi ini bukan milik pemerintah pusat, ini adalah milik masyarakat Papua, milik masyarakat Atuka. Tugas kami membantu supaya ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan sejahtera,” ujar Ferry.
Menkop meresmikan Kopdes Merah Putih di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Kamis (9/4/2026). Ia juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Mimika yang telah membangun fasilitas koperasi tersebut menggunakan dana APBD.
Ferry menyatakan bahwa Mimika dan Papua Tengah siap menjadi daerah percontohan bagi pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Ia berharap seluruh warga Kampung Atuka dapat bergabung menjadi anggota koperasi agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley memberikan apresiasi atas kehadiran Menteri Koperasi di Kampung Atuka. Menurutnya, kehadiran tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Deinas menyebut momen tersebut sebagai peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang menteri mengunjungi langsung kampung tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan Provinsi Papua Tengah tidak boleh hanya bergantung pada investasi skala besar, melainkan harus bertumpu pada penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi. (Red)
