Aceh Utara, Wawasannews.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara mencatat sebanyak 2.481 kepala keluarga (KK) terdampak banjir yang melanda 74 desa di 7 kecamatan. Sebagian warga memilih bertahan di rumah, sementara lainnya mengungsi ke meunasah (musala) yang difungsikan sebagai pos sementara.
Kabid Pencegahan dan Kedaruratan BPBD Aceh Utara, Mulyadi, menjelaskan bahwa hingga Senin (24/11/2025) tercatat 519 KK mengungsi di sejumlah meunasah yang tersebar di wilayah banjir. Para pengungsi mendapatkan layanan dasar berupa tempat istirahat, bantuan pangan, serta pendampingan dari relawan dan aparatur desa.
Ia menuturkan, pemerintah daerah bersama BPBD dan berbagai unsur terkait telah menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak. Banjir dipicu hujan berintensitas tinggi yang mengguyur kawasan tersebut sejak Jumat (21/11/2025). Ketinggian air di sejumlah titik dilaporkan berada pada kisaran 30–50 sentimeter, dan dalam dua hari terakhir intensitas hujan mulai menurun sehingga diharapkan genangan bisa surut secara bertahap.
Secara jangka panjang, Aceh Utara memang dikenal sebagai salah satu jalur rawan banjir kiriman dari kawasan hulu, terutama saat musim hujan tiba. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya menjelaskan bahwa faktor curah hujan tinggi, kondisi daerah aliran sungai, dan kerusakan tutupan lahan di wilayah hulu turut memengaruhi potensi banjir di kawasan ini.
Data BPBD Aceh Utara menunjukkan saat ini sedikitnya tiga desa telah membuka pos pengungsian di meunasah, yakni Desa Matang Jurong di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Desa Ulee Rubek Timu di Kecamatan Seunuddon, serta Desa Cot Mane di Kecamatan Baktiya. Banjir terparah dilaporkan terjadi di Kecamatan Baktiya, namun air juga merendam pemukiman di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Seunuddon, Muara Batu, Langkahan, Syamtalira Aron, dan Samudera.
Sebelumnya, BPBD Aceh Utara telah menyiagakan personel dan peralatan menghadapi musim penghujan, mengingat sejumlah kecamatan di daerah itu berulang kali dilanda banjir dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah juga rutin mengimbau warga di kawasan rawan untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga kebersihan saluran air, dan segera mengungsi ke lokasi aman ketika debit air mulai meningkat.
Mulyadi menambahkan, koordinasi dengan perangkat gampong, TNI–Polri, dan relawan terus dilakukan untuk memastikan proses evakuasi dan distribusi bantuan berjalan lancar. Selain fokus pada penanganan darurat, pemerintah daerah mendorong langkah-langkah mitigasi seperti normalisasi sungai dan penguatan tanggul di titik-titik yang sering terdampak banjir, agar ke depan risiko serupa dapat dikurangi dan aktivitas warga bisa kembali normal lebih cepat. (ucl)
