#1 - Tiga Pilar Kendal Satukan Tekad Jaga Daerah Tetap Kondusif | #2 - Polres Kendal Gelar Rapat Forkopimda-Kominda, Bahas Situasi Keamanan dan Upaya Jaga Kondusifitas Daerah | #3 - Tiga ABK KMN Jolo Sutro yang Hilang Ditemukan Meninggal, Operasi SAR di Kendal Resmi Dihentikan | #4 - Laka Laut di Perairan Kendal: 7 ABK Selamat, 3 Masih Hilang | #5 - Kapolres Kendal Pimpin Sertijab Lima Jabatan Strategis di Mapolres |

Headline

Beranda » Post » Headline » Komisi X DPR RI Usulkan Sejarah dan Sastra Jadi Mata Pelajaran Wajib

Komisi X DPR RI Usulkan Sejarah dan Sastra Jadi Mata Pelajaran Wajib

Oleh Kontibutor_Redaksi • 15 Agustus 2025 • 2 Menit membaca •

Jakarta, Wawasan News – Seiring dengan pembahasan revisi Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), Komisi X DPR RI mengusulkan agar mata pelajaran Sejarah dan Sastra dijadikan wajib di semua jenjang sekolah di Indonesia. Usulan ini disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, melalui keterangan tertulis pada Selasa (12/8/2025).

Bonnie menekankan pentingnya mata pelajaran Sejarah dan Sastra untuk meningkatkan gairah membaca, kreativitas berpikir, dan kesadaran kognitif siswa. Menurutnya, fenomena brain rot—penurunan kemampuan berpikir kritis akibat konsumsi konten dangkal di media sosial—semakin mengkhawatirkan generasi muda. Ia menambahkan, konten yang tidak merangsang kognitif dan algoritma media sosial dapat menurunkan konsentrasi dan imajinasi anak-anak.

Data UNESCO menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya sekitar 0,001%, artinya hanya satu dari seribu orang yang memiliki minat baca tinggi. Fenomena ini diperparah dengan rendahnya kemampuan literasi di sekolah, terutama di daerah-daerah seperti Serang, Banten dan Buleleng, Bali. Beberapa siswa SMP bahkan kesulitan menulis lagu kebangsaan ‘Indonesia Raya’, sementara di Buleleng tercatat 155 siswa tidak bisa membaca (TBM) dan 208 siswa lainnya tidak lancar membaca (TLM). RRI

“Persentase Minat Baca Masyarakat Indonesia Berdasarkan Data UNESCO”

Bonnie menyarankan Indonesia mencontoh negara-negara maju seperti Skandinavia dan Australia, di mana membaca kembali menjadi kegiatan wajib dan akses media sosial dibatasi untuk anak-anak. Program wajib baca ini dinilai efektif dalam membentuk budaya literasi yang kuat sejak dini dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis generasi muda.

Selain itu, Bonnie mendorong Perpustakaan Nasional untuk lebih proaktif. Tidak cukup sekadar program simbolis, tetapi perlu tindakan nyata seperti menyediakan buku, ruang baca yang nyaman, dan program literasi yang menyasar seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini penting untuk membangun generasi dengan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis yang tinggi. perpusnas.go.id

Baca juga: Tiga Pilar Kendal Satukan Tekad Jaga Daerah Tetap Kondusif

Dengan usulan ini, Bonnie berharap Indonesia mampu mengembalikan budaya literasi dan memperkuat fondasi pendidikan, sehingga generasi muda memiliki kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan mandiri.