KENDAL, Wawasannews – Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Kendal, M Faris Maulana, memberikan klarifikasi terkait polemik daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pegandon.
BGN mengakui adanya kesalahan dan kelalaian dalam publikasi daftar menu MBG yang diunggah melalui akun media sosial TikTok @mbg.wonosari. Sejumlah nama sekolah yang sudah tidak menerima distribusi MBG sejak September 2026 ternyata masih tercantum dalam pamflet daftar menu yang dipublikasikan.
Faris menjelaskan, kesalahan tersebut terjadi karena admin media sosial SPPG Wonosari tidak menghapus nama-nama sekolah yang sementara waktu sudah dihentikan pelayanannya setelah terbit Surat Penetapan Penerima Manfaat Sementara (SPS).
“SPPG lalai dalam membuat postingan di media sosial. Sekolah yang tidak masuk SPS masih tercantum dalam postingan. Ini murni kesalahan dan kelalaian editor pada admin media sosial,” jelas Faris saat memberikan klarifikasi, Jumat (20/11/2026).
Dia menegaskan, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap laporan distribusi yang tercatat dalam sistem BGN. Hasilnya, sekolah-sekolah yang masih tercantum dalam unggahan tersebut memang sudah tidak masuk dalam daftar penerima manfaat yang dilayani SPPG.
Menurutnya, distribusi MBG di lapangan selama ini telah disesuaikan dengan laporan kepada pemerintah pusat berdasarkan SPS yang diterbitkan BGN.
“Kami mohon maaf atas kesalahan dan kelalaian tersebut. Template menu yang kami buat setiap hari untuk laporan menu di media sosial ternyata masih mencantumkan nama sekolah yang pelayanannya sudah dihentikan sementara. Hal ini akan kami tindak lanjuti,” ungkapnya.
Faris menjelaskan, perubahan jumlah sekolah penerima MBG berkaitan dengan penerapan SPS yang diterbitkan BGN pusat. Penetapan penerima manfaat tersebut menggunakan data pendidikan dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dengan mekanisme tersebut, jumlah kelompok penerima manfaat (KPM) di setiap SPPG bisa berubah dibandingkan ketika dapur pertama kali beroperasi.
Salah satu penyebab sekolah belum masuk dalam SPS di antaranya belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) atau belum terdaftar dalam Dapodik.
“Penetapan SPS bertujuan agar pertanggungjawaban anggaran tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, dana bantuan pemerintah harus memiliki dasar penerima yang jelas, by name by address,” terangnya.
Dia menambahkan, BGN terus melakukan pembenahan dan pemutakhiran data penerima manfaat melalui penerbitan SPS secara bertahap. Setelah SPS 1 dan SPS 2, nantinya akan diterbitkan SPS 3 hingga SPS 4.
Melalui tahapan tersebut, sekolah yang belum masuk dalam penetapan sebelumnya diharapkan dapat terakomodasi dalam penerbitan SPS berikutnya.
Faris berharap pembaruan data tersebut dapat membuat pelaksanaan program MBG semakin tepat sasaran sekaligus memastikan setiap penyaluran bantuan memiliki dasar administrasi dan legalitas yang jelas.
Sebelumnya, sejumlah sekolah di Kecamatan Pegandon mengaku tidak lagi menerima distribusi MBG sejak September 2026. Namun, nama sekolah mereka masih tercantum dalam pamflet daftar menu yang diunggah akun media sosial SPPG Wonosari.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari orang tua siswa yang mengira anak-anak mereka masih tercatat sebagai penerima manfaat program MBG. (Red)






